PAACLA – INDONESIA

BERSAMA MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

Indonesia merupakan negara berpenduduk ke-empat terbesar dunia dan dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan menengah bawah. Posisi ini sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian yang menempati sepertiga lahan yang tersebar di 17.504 pulau dan sebagai sumber pendapatan bagi lebih dari seratus juta orang Indonesia atau hampir setengah jumlah penduduk. Selain itu, sektor pertanian memiliki cakupan yang sangat luas yang meliputi subsektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Pelarangan pekerja anak dan pelibatan anak dalam pekerjaan terburuk untuk anak menjadi perhatian secara nasional dan global karena situasinya sangat buruk bagi tumbuh kembang anak dan melanggar hak-hak anak. Tantangan pekerja anak memiliki karakteristik bahwa (1) Pekerja anak masih signifikan dan mayoritas pekerja anak ada di pertanian (58 %); (2) Pertanian sebagai tradisi dan perlu regenerasi berkelanjutan; (3) Isu anak berdimensi cross cutting issues dan memiliki tantangan yang kompleks dan sistemik; (4) Respon yang masih sektoral dan temporer (jangka pendek). Disamping itu, situasi pekerja anak memiliki kaitan erat dengan budaya, situasi keluarga yang miskin dan akses layanan yang terbatas (pendidikan, kesehatan, perlindungan, dll). Hal ini menunjukkan bahwa situasi pekerja memiliki tantangan yang kompleks dan memerlukan dukungan sumberdaya yang besar dalam mengimplementasikan program-program strategisnya. Oleh karena itu, perlu dibangun komitmen yang kuat dan dukungan sumberdaya yang memadai dari pemangku kepentingan baik unsur pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sektor swasta yang dikembangkan dengan pendekatan holisitik, terpadu dan berkesinambungan baik dari sisi pencegahan maupun penanganan langsung pada pekerja anak.

Spirit kerja secata kolektif dengan strategi kerja-sama multi pihak ini diwujudkan dalam bentuk Kemitraan Bersama. Kemitraan ini dibangun dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan dalam aksi dan menyatukan seluruh pemangku kepentingan – mulai dari petani, pekerja pertanian, perusahaan pembelian (sektor swasta), lembaga pemerintah dan masyarakat sipil – untuk mengurangi pekerja anak di pertanian. Kerangka kerja dampak kolektif ini merupakan sebuah pendekatan yang inovatif dan terstruktur untuk menggalang kerjasama lintas pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non pemerintah untuk mencapai perubahan yang signifikan dan berjangka panjang.

Para pemangku kepentingan ini bersatu pada 18 Oktober 2018 menyepakati terbentuknya PAACLA (Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture atau Kemitraan untuk Aksi Penanggulangan Pekerja Anak di Pertanian). Kemitraan multi-pemangku kepentingan merupakan pendekatan aksi koordinasi dan kerjasama secara komprehensif dan jangka panjang dengan arah merujuk pada tujuan SDGs 8.7 yang memandatkan untuk mengambil tindakan segera dan langkah-langkah efektif penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA), dan pada tahun 2025 untuk mengakhiri pekerja anak pada semua bentuk. Selain itu, tujuan SDGs 17 juga memandatkan untuk melakukan kemitraan dalam setiap pencapaian tujuan pembangunan. PAACLA dikoordinir oleh Kementerian PPN/BAPPENAS untuk mengoordinasikan dan mensinergikan kerja PAACLA, serta menetapkan JARAK (Jaringan LSM Penanggulangan Pekerja Anak) sebagai Sekretariat Nasional untuk mendukung kerja kekretariatan.