Workshop Perumusan Kelembagaan Hukum PAACLA Indonesia: Memperkuat Fondasi untuk Keberlanjutan

Dalam upaya memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian, PAACLA Indonesia menyelenggarakan Workshop Perumusan Kelembagaan Hukum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam merespons dinamika dan tantangan kelembagaan yang dihadapi seiring berkembangnya peran PAACLA Indonesia.

Sejak dibentuk melalui Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP.96/M.PPN/HK/07/2021, PAACLA Indonesia telah memiliki dasar pengakuan formal sebagai wadah kemitraan multipihak dalam aksi penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian. Namun demikian,dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan PAACLA Indonesia dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Beberapa tantangan tersebut meliputi belum optimalnya kejelasan mandat dan fungsi kelembagaan, keterbatasan dalam penguatan peran sekretariat nasional, ketergantungan terhadap pendanaan berbasis proyek, serta belum kuatnya legitimasi formal dalam kerangka kebijakan nasional. Kondisi ini mendorong perlunya perumusan ulang dan penguatan aspek kelembagaan sebagai fondasi utama dalam mendukung kerja-kerja PAACLA ke depan.

Melalui workshop ini, PAACLA Indonesia berupaya mengumpulkan berbagai masukan dan perspektif dari para pemangku kepentingan, khususnya terkait bentuk kelembagaan yang paling sesuai dan relevan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dokumen-dokumen penting yang perlu disiapkan dalam proses pembentukan dan penguatan kelembagaan tersebut.

Workshop ini dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum dan Direktorat Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, termasuk Kepala Biro Hukum, Tim Teknis Biro Hukum, serta Tim V Direktorat Ketenagakerjaan. Keterlibatan para pihak ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa perumusan kelembagaan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga selaras dengan kerangka hukum dan kebijakan nasional yang berlaku.

Diharapkan, melalui proses diskusi dan pertukaran gagasan dalam workshop ini, dapat tersusun dasar kelembagaan yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan ini menjadi kunci dalam memastikan PAACLA Indonesia mampu menjalankan perannya secara lebih efektif dalam mendorong penghapusan pekerja anak di sektor pertanian.

Ke depan, hasil dari workshop ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis dalam proses perumusan kebijakan dan penguatan struktur organisasi PAACLA Indonesia, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi perlindungan anak di Indonesia.

Kontributor: Mia Melinda