PAACLA Indonesia Jalin Audiensi Strategis dengan Dirjen Kepatuhan dan Pelayanan HAM KemenHAM RI

Jakarta – PAACLA Indonesia melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian HAM RI, pada 30 Juli 2025. Pertemuan ini diterima langsung oleh Direktur Jenderal Kepatuhan dan Pelayanan HAM, Bapak Munafrizal Manan, serta dihadiri oleh Ibu Siti Fajar Ningrum selaku Direktur Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha.

Dalam sambutannya, Bapak Munafrizal menyampaikan apresiasi atas kunjungan PAACLA Indonesia dan menegaskan bahwa visi dan upaya PAACLA Indonesia sangat selaras dengan mandat Kemenkumham dalam perlindungan anak. Beliau bahkan menyebut, “Langkah yang dilakukan Kemenkumham dan PAACLA sudah satu frekuensi.”

Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara kedua pihak. Kepala Sekretariat Nasional PAACLA Indonesia, Bapak Andi Akbar, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian HAM, khususnya atas partisipasi dalam kegiatan PAACLA Award pada 12 Juni 2025 di Jakarta dan keterlibatan dalam berbagai program kerja PAACLA lainnya.

Bapak Andi juga memperkenalkan lebih lanjut tentang PAACLA Indonesia sebagai platform kemitraan multipihak yang terdiri atas tiga pilar keanggotaan. Saat ini, PAACLA Indonesia telah menghimpun 35 anggota dari berbagai sektor yang memiliki komitmen bersama dalam upaya penghapusan pekerja anak di sektor pertanian. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan peran dan kontribusi dari setiap pilar untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Andi Akbar juga memaparkan rencana aksi PAACLA Indonesia ke depan, termasuk agenda untuk memperkuat keterlibatan sektor bisnis dalam penghormatan terhadap HAM, khususnya agar perusahaan tidak mempekerjakan anak. Ia berharap Kementerian HAM dapat mendukung upaya ini, terutama dalam mengarusutamakan isu anak dalam agenda Bisnis dan HAM.

Selanjutnya, Bapak Misran Lubis selaku Project Manager Proyek ACCLAIM, menyoroti pentingnya pelibatan PAACLA Indonesia dalam proses revisi Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan HAM yang tengah berjalan. Ia berharap PAACLA Indonesia dapat memberikan masukan khususnya dalam aspek perlindungan anak, serta turut mengawal implementasi prinsip-prinsip Bisnis dan HAM di lapangan.

PAACLA Indonesia juga mengusulkan penguatan peran aplikasi PRISMA, yaitu platform penilaian kinerja HAM bagi perusahaan yang dikembangkan oleh Kementerian HAM agar dapat memberi apresiasi lebih kepada perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip HAM, termasuk dalam hal perlindungan anak. PAACLA mendorong agar aplikasi ini bisa menyertakan indikator spesifik tentang kerentanan anak, termasuk pekerja anak, sebagai bagian dari penilaian.

Menanggapi hal ini, Bapak Munafrizal menyampaikan bahwa masa berlaku Stranas BHAM saat ini akan segera berakhir. Namun Kemenkumham telah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai pengganti yang memiliki daya regulasi lebih tinggi. Rancangan tersebut sudah melalui penilaian kepatuhan HAM dan telah diajukan ke Sekretariat Negara. Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah instrumen penguatan HAM telah mendapatkan persetujuan.

Terkait aplikasi PRISMA, Bapak Munafrizal menyambut baik masukan dari PAACLA Indonesia. Ia menegaskan bahwa usulan untuk memperjelas indikator terkait kerentanan anak dalam PRISMA masih dapat diakomodasi. Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian HAM berencana melakukan peningkatan teknologi pada aplikasi PRISMA agar lebih optimal dalam penerapannya.

Audiensi ini menandai komitmen bersama antara PAACLA Indonesia dan Kemnterian HAM RI untuk memperkuat agenda perlindungan anak, khususnya dalam konteks penghormatan HAM oleh sektor usaha. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus mendorong terciptanya praktik bisnis yang ramah anak di Indonesia. (VBL_MIA).