Wamenham Ajak Kementerian dan Lembaga Terapkan Panduan ALP dari PAACLA Indonesia Demi Praktik Bisnis yang Menghormati HAM dan Bebas Pekerja Anak

JAKARTA – Di usianya yang menginjak enam tahun, PAACLA Indonesia terus membuktikan kiprahnya sebagai forum kemitraan yang solid dalam mengatasi masalah pekerja anak di sektor pertanian. Komitmen ini semakin nyata dengan diluncurkannya *Panduan Praktik Ketenagakerjaan untuk Penanggulangan Pekerja Anak Bagi Perusahaan dan Rantai Pasok di Sektor Pertanian* yang resmi diperkenalkan pada 30 Oktober 2024 lalu.

Panduan ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu memberikan panduan praktis bagi perusahaan dan pelaku rantai pasok dalam mendukung sektor pertanian yang bebas pekerja anak.

Langkah ini mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Wamenham RI), Mugiyanto, yang menyatakan bahwa panduan ALP ini harus menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga dalam mempromosikan Bisnis dan HAM. “Panduan ALP ini sangat bagus, bisa digunakan oleh Kementerian dan lembaga sebagai panduan untuk mendorong tanggung jawab bisnis dan HAM,” ungkapnya dalam kunjungan PAACLA Indonesia ke Kantor Wamenham (13/11/24).

Panduan ini dapat direplikasi oleh berbagai kementerian dan lembaga lainnya untuk mendukung mandat presiden terkait penghapusan pekerja anak, terutama di bawah kebijakan transformasi kementerian/lembaga dalam kabinet baru.

Kini, pemerintah berupaya mengintegrasikan isu bisnis dan HAM ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang di dalamnya terdapat langkah strategis untuk mengarah pada Indonesia bebas pekerja anak. Salah satu langkah penting dalam panduan ini adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan uji tuntas HAM, yang akan memastikan kepatuhan terhadap hak asasi manusia di seluruh lini bisnis.

Harapannya keberhasilan panduan ini tidak hanya berpotensi memperbaiki praktik industri secara langsung tetapi juga berdampak pada pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan dalam jangka panjang. Implementasi panduan ini membutuhkan kolaborasi lintas pihak antara pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil.

Semua pihak bersama-sama menerapkan panduan ini hingga ke tingkat rantai pasok, termasuk melibatkan para petani, mengingat masalah pekerja anak adalah isu global yang membutuhkan perhatian kolektif. Upaya bersama ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menghadirkan sektor pertanian yang berkelanjutan tanpa pekerja anak (VBL_MIA).