Penguatan Komitmen ACCLAIM Project Bersama Pilar Pemerintahan

PAACLA Indonesia – Sebagai program yang berfokus untuk melakukan percepatan dalam mengatasi persoalan pekerja anak di sektor pertanian Indonesia, komitmen dari multi-stakeholders menjadi kunci utama. Komitmen untuk ACCLAIM project ini kemudian akan diwujudkan dalam bentuk regulasi secara nasional dan implementasi untuk melakukan pendekatan demi mewujudkan pertanian berkelanjutan tanpa pekerja anak.

Dalam rangka penyempurnaan pembentukan regulasi tersebut, maka diselenggarakan Konsultasi Meeting dengan 6 kementerian yaitu Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemnaker, Kementan, KPPPA, dan Kemendes PDTT, yang hadir secara langsung di Mercure Hotel Sabang, Jakarta (14/09). 

“Memperkuat peran pemerintah sebagai pencetus regulasi dan mengawal kebijakan serta bagaimana mengkonsolidasi ini menjadi penting. Oleh karena itu, kami selalu menggandeng dan meminta arahan dari bapak ibu yang hadir di ruangan hari ini” Ujar Direktur Eksekutif JARAK, Beti MC dalam sambutannya.

Isu pekerja anak perlu didorong oleh berbagai pihak untuk melakukan percepatan bagaimana mengatasi situasi ini. Hal tersebut kemudian didukung penuh oleh Mahatmi P. Saronto dalam sambutannya, “Apa yang kita perbuat sekarang dalam ACCLAIM Project harus bisa menjadi contoh baik dari kegiatan pemerintah secara umum kedepannya.”

Program ini harapannya bukan hanya dirasakan secara nasional tapi juga akan masuk ke desa-desa untuk implementasi. Namun, yang dihadapi saat ini terkait dengan data jumlah pekerja anak belum terlalu terlihat. Oleh karena itu, ACCLAIM Project hadir untuk mengangkat angka itu dari desa. Apabila angka ini bisa diangkat, dan tidak tersembunyi lagi, harapannya kita bisa melakukan sesuatu untuk anak-anak yang terpetakan tersebut.

Langkah percepatan di tahun 2023 ini sebagai titik awal bebas pekerja anak memang masih memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak agar bisa berbagi peran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Misran Lubis selaku manajer ACCLAIM Project menyampaikan detail activity ACCLAIM Project sekaligus memimpin sesi diskusi untuk segala masukan dari pertemuan koordinasi ini. Selanjutnya masukan-masukan yang disampaikan akan digunakan menjadi bahan pertimbangan untuk pembentukan regulasi secara nasional dan implementasi untuk melakukan pendekatan demi mewujudkan pertanian berkelanjutan tanpa pekerja anak.

Imron Rosadi sebagai Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kemenko PMK. Dirinya menyampaikan harapannya “Pendekatan pentahelix supaya lebih dikonsistenkan, mulai dari sisi pemerintah, bisnis, akademisi, media, hingga masyarakat.” Selanjutnya ditanggapi oleh Arum Ratnawati, sebagai Consultant Monitoring & Evaluation of ACCLAIM Project. Bahwa, pendekatan Pentahelix ini akan diwujudkan dalam ALP Code on Child Labour (Praktik Ketenagakerjaan di Pertanian tentang Pekerja Anak), yang harapannya bisa dipatuhi oleh perusahaan dan rantai pasok di Industri pertanian di Indonesia.   

Pada pertemuan konsultasi ini dipaparkan juga rencana asesmen awal mengenai kebijakan dan praktik tentang penghapusan Pekerja Anak di sektor bisnis pertanian di Indonesia. Asesmen ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemerintah dan perusahaan di subsektor pertanian untuk mendorong tindakan, memantau dan mengkomunikasikan kemajuan dalam menanggulangi pekerja anak.

Sebagai penutup pertemuan konsultasi, Mahatmi P. Saronto menyampaikan bahwa “Pertemuan ini bukan menjadi pertemuan akhir, mengenai bagaimana kita menerjemahkan apa yang nantinya akan menjadi problem dari ACCLAIM Project ini.” Pertemuan ini merupakan forum yang tepat untuk menyusun pembagian peran agar proyek ini bisa dijalankan secara terkoordinasi dan memberikan dampak yang progresif bagi penanggulangan pekerja anak di pertanian. 

(VBL_MM)