PAACLA Indonesia Menggagas Pertanian Ramah Anak di Kabupaten Pamekasan

Pamekasan termasuk wilayah pertanian tembakau dengan jumlah lahan yang tersebar di 13 kecamatan atau sekitar 22.917 ha, mampu menghasilkan 14.437 ton (data tahun 2020).

Beberapa kondisi Kabaputen Pamekasan disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Pamekasan, diantaranya tingkatan IPM yang masuk dalam 10 urutan terbawah dan kondisi institusi pendidikan/ kampus yang sepi dari peminat. Angka putus sekolah yang tinggi dipicu dari kondisi ekonomi dan kebutuhan untuk membantu orang tua bekerja, membuat anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan sampai tuntas.

Kali ini PAACLA Indonesia membawa gagasan Pertanian Ramah Anak di Kabupaten Pamekasan bukan tanpa sebab. Kondisi pertanian yang masih menjadi sektor hadirnya pekerja anak dirasa penting untuk didiskusikan dengan berbagai pihak di Kabupaten Pamekasan.

Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pertanian Ramah Anak yang diselenggarakan pada 22 Desember 2022 ini difasilitasi oleh LPKP Jatim dan mitra lokal, Mandhala Senom. Diskusi setengah hari ini mengangkat isu pekerja anak di pertanian secara umum dan mendapatkan respons yang beragam dari peserta yang hadir.

Ketidaksamaan persepsi tentang pekerja anak masih ditemukan dalam forum ini, bagaimana cara yang tepat untuk memastikan kondisi anak termasuk pekerja anak atau bukan masih memerlukan pemahaman yang sama. Respons dari beberapa pihak yang menyatakan tidak adanya pekerja anak karena anggapan anak bekerja itu wajar dan untuk kepentingan membantu orang tua seringkali mengaburkan definisi pekerja anak sesuai norma yang berlaku.

Kehadiran Forum Anak Kabupaten menyakini masih banyak teman-temannya yang bekerja di sektor pertanian terungkap saat brainstorming dan meminta dukungan PAACLA Indonesia sebuah pendekatan untuk mengatasi permasalahan ini.

Andi Akbar selaku Kepala Seknas PAACLA Indonesia hadir dalam forum ini untuk menyampaikan gagasan dan pendekatan yang dilakukan PAACLA sebagai lembaga yang mengoordinasikan dan menggandeng kolaborasi dengan lintas pihak. Menambahkan peranan PAACLA, kolaborasi yang terjalin dengan tiga komponen yaitu pemerintah, sektor bisnis dan organisasi masyarakat sipil diharapkan bisa menjadi bagian dari pencegahan dan penanganan pekerja anak yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Masih terungkap tantangan lain dalam melakukan penanganan pekerja anak dari sisi pengawasan tenaga kerja. Menurut salah satu peserta, fungsi kepengawasan yang berada di tingkat provinsi menjadi kesulitan tersendiri bagi pengawas untuk melakukan pencegahan di kabupaten.

Tantangan lainnya masih terkait persepsi bahwa anak yang melakukan pekerjaan untuk tujuan membantu dan melakukan pekerjaan yang dianggap ringan dianggap tidak termasuk definisi pekerja anak. Ditambahkan lagi, bahwa di Kabupaten Pamekasan saat ini tidak ditemukan data pekerja anak.

Diskusi lintas pihak untuk mulai menggerakkan sensitivitas dan pemahaman akan pekerja anak nampaknya masih perlu dilakukan. Diskusi yang terjadi dalam forum ini menemukan jenis komoditas lainnya yang bisa diidentifikasi juga apakah ada keterlibatan pekerja anak di dalamnya.

Di akhir diskusi seluruh peserta merasakan diperlukan sesi berikutnya untuk memperkuat isu ini, mengenali lebih detil tentang situasi pekerja anak di beberapa sektor pertanian. Gagasan untuk mengupayakan Pertanian yang Ramah Anak di Kabupaten Pamekasan tidak boleh berhenti pada sesi hari ini. Upaya untuk mendukung Indonesia Bebas Pekerja Anak baru dimulai di wilayah Kabupaten Pamekasan dan masih menemukan banyak tantangan untuk diatasi.